Wenny Lumentut ; Permasalahan Kemiskinan Masih Menjadi Masalah Besar Bagi Kota Tomohon

TOMOHON, maniapost.com – FOCUS GROUP DISCUSION (FGD) Awal Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Tomohon Tahun 2022-2026, Kamis (7/7/2022) di Terung Kabasaran Tomohon.

Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut, SE, dalam sambutannya menyampaikan, Permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah besar bagi kita.

Tiga karakteristik permasalahan kemiskinan yang menonjol saat ini antara lain adalah, jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar, ketimpangan kemiskinan antar wilayah, akses dan kualitas pelayanan dasar penduduk miskin yang belum memadai.

Secara umum, pencapaian program penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Selang tahun 2017-2019, jumlah penduduk miskin di Kota Tomohon terus menurun meskipun belum signifikan.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Kota Tomohon naik dibanding tahun 2019 menjadi 6.060 orang, atau naik sekitar 2,7%, meskipun secara persentase menurun, yang dikarenakan jumlah penduduk meningkat.

Selain itu, angka capaian ini tidak terlepas dari pengaruh pandemi covid-19 yang terjadi mulai bulan Februari/ Maret tahun 2020, dan berdampak negatif terhadap sektor sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah atau persentase orang miskin, tetapi juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah yang ada.

Bila dilihat dari perkembangannya selama periode 2017 – 2021, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Tomohon berfluktuasi dan cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir.

Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan.

Untuk itu perlu langkah-langkah dan strategi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Tomohon yang harus dilakukan, salah satunya dengan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan yang melibatkan stakeholder terkait, baik pemerintah maupun swasta.

Sudah banyak program nasional atau daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, seperti adanya kebijakan pemberian subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat akan kebutuhan dasarnya.

Subsidi tersebut antara lain, bantuan pangan non tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), beras sejahtera daerah (Rastrada), dan bantuan sosial tunai (BST), serta program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya yang ditujukan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin.

Diharapkan seluruh dinas terkait agar memaksimalkan manfaat dari program dan kegiatan yang ada, agar lebih tepat manfaat dan dan tepat sasaran.

Saya berharap juga, lewat kegiatan koordinasi serta FGD awal ini, bapak/ibu sekalian dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran sehingga dapat menghasilkan langkah strategis dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Tomohon.

Sehingga dapat dihasilkan kesepakatan bersama untuk melaksanakan kegiatan yang sistematis, terencana dan bersinergi.

Untuk itu diperlukan kerja keras dan komitmen penuh dari kita semua, karena upaya serta langkah tersebut tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu saja, tetapi harus multi sektor/ lintas sektor dengan melibatkan para stakehoder terkait untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas pencapaian program yang dilaksanakan.

Hadir dalam kegiatan, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Tomohon Drs. O.D.S Mandagi, MAP, Kepala Bapelitbangda Kota Tomohon Drs. Daniel Pontonuwu, MAP, Narasumber DR. Een Walewangko, DR. Robert Winerungan dan Tim yang merupakan akademis dari Universitas terkemuka di Sulawesi Utara, serta para peserta dari berbagai SKPD yang merupakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Tomohon.

(Manis)