Terkendala Transportasi, Rombongan Pusat Batal Ke Bongkil “Tamparan Bagi Pemda Bolmut”

Dokumentasi Kunjungan Kemenko Polhukam diterima Pemda Bolmut (30/3). Foto: Prokopim Bolmut

Bolmut – Agenda peninjauan langsung Pulau Bongkil oleh Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemananan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kamis (31/3/2022) batal, karena terkendala fasilitas transportasi.

Hal ini dibenarkan langsung oleh Wakil Bupati Bolmut, Drs. Amin Lasena, MAP. “Yang pasti peristiwa hari ini dengan gagalnya rombongan dari Kemenko Polhukam dan Badan Nasional Perbatasan Negara mengunjungi Pulau Bongkil dikarenakan tidak layaknya perahu yang akan di tumpangi menampar muka kita semua, terutama pemerintah Daerah, dan ini bukti bahwa kita belum memberi perhatian terhadap pulau Bongkil sebagai pulau terluar dan merupakan batas negara yang ada di Wilayah Bolaang Mongondow Utara Sulawesi Utara. Betapa ini satu pukulan bagi kita semua, salah seorang anggota tim berkata pada pada saya, dengan menunjuk proyek abrasi pantai yg sementara di kerjakan di pantai Desa Buko, pak Wabup ini ada karena adanya Pulau itu, maka tolong di rawat pulau itu, sambil menunjuk kearah Pulau Bongkil, ” ujar Wabup Bolmut Via pesan WAG (31/3).

Diketahui, kunjungan kerja dari Pemerintah Pusat tersebut dijadwalkan selama 2 hari. Pada hari pertama (30/3) dilaksanakan Rapat Koordinasi pembahasan perbatasan wilayah negara di kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan pada (31/3) tim Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dijadwalkan meninjau Pulau Bongkil. (dic)