Penyuluhan Pada Petani Bolmut Dinilai Kurang Maksimal

Anggota DPRD Bolmut, Mulyadi Pamili, SH

Bolmut – Tahun 2021 ini, Kabupaten Bolmut mengalami penurunan kuota pupuk bersubsidi dari Kementan melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Tercatat, sebagaimana laporan yang disampaikan Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Bolmut, Alexander Sanding, dalam rapat kerja bersama DPRD Bolmut, 11 Februari 2021, diketahui kuota untuk Bolmut hanya terdiri atas subsidi urea (919 ton), SP36 (tidak ada), NPK (471 ton), ZA (5 ton) dan Organik (1 ton).

Menurunnya alokasi pupuk bersubsidi ini menurut pihak Dinas Pertanian Bolmut, dikarenakan pada laporan tahun sebelumnya, para petani tidak menyerap dengan maksimal bantuan pupuk bersubsidi ini, sehingga hal ini dikatakan berdampak pada kuota tahun 2021.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Bolmut, Drs. Mulyadi Pamili, SH, kembali menyinggung kinerja dan pendampingan dinas teknis kepada para petani sebagai sasaran penerima manfaat.

Dikatakan, minimnya serapan pupuk bersubsidi di tahun-tahun sebelumnya bukan semata-mata menjadi kesalahan pihak petani. “Harusnya dinas teknis gencar melakukan pembinaan dan pendampingan agar petani memahami betul manfaat program di bidang pertanian”, jelasnya.

Jika tugas pendampingan oleh penyuluh pertanian dilakukan dengan maksimal, tentu akan ada solusi bagi para petani baik secara perorangan maupun kelompok untuk memaksimalkan serapan bantuan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bolmut. Sehingga hal ini pula akan berpengaruh pada laporan tahunan dan berdampak pada bertambahnya kuota pupuk bersubsidi di tahun berikutnya.

“Dinas Pertanian melalui BPP dan PPL harusnya rutin merencanakan pertemuan dengan petani, baik terkait data petani serta pembinaan program subsidi pertanian ini. Bukan hanya itu, harapannya juga rutin mengarahkan petani bagaimana cara bertani yang baik serta pemanfaatan teknologi di bidang pertanian, sehingga tidak ada yang namanya saling menyalahkan. Penyuluh menyalahkan petani karena tidak proaktif, petani menyalahkan penyuluh karena tidak pernah datang, imbasnya pada pengecer jika teterjadi kasus petani tidak mendapat bantuan pupuk bersubsidi”, tambah Politisi dari Partai Nasdem.

Lebih lanjut, Ia menekankan agar pendataan kelompok tani serta proses CPCL oleh Dinas terkait harus dilakukan secara konkret, sehingga bantuan subsidi pertanian yang nantinya akan disalurkan akan sesuai dengan RDKK yang valid. “Kalau perlu BPP menurunkan lembali PPL masing-masing untuk melalukan kembali CPCL dalam rangka menghadapi tahun anggaran 2022, dan kami DPRD akan menunggu laporannya”. kunci Pamili (dic)

Benner Kepala